Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini foto bersama usai membuka Kuliah Umum MDRR, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Foto : Eno/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Deputi Bidang Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Suprihartini, mengapresiasi antusiasme mahasiswa dalam Program Magang Di Rumah Rakyat (MDRR) (Kampus Merdeka, Merdeka Belajar), terutama dalam mengikuti secara langsung kerja dan fungsi yang dijalankan oleh anggota DPR RI.

“Kami tentu mengapresiasi antusias mahasiswa yang ingin menyaksikan secara langsung mekanisme yang dilakukan oleh DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya mahasiswa yang ikut dalam program Magang Di Rumah Rakyat. Hal ini tentu sangat baik dalam pendidikan politik bagi mahasiswa,” ujar Suprihartini dalam Kuliah Umum MDRR, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Oleh karenanya, dalam kesempatan itu Pihaknya memberikan pembekalan tentang mekanisme persidangan. Dimulai dengan pengenalan alat kelengkapan dewan yang ada di DPR RI saat ini. Karena disitulah pelaksanaan tiga fungsi dewan, legislasi, pengawasan, dan anggaran itu dilaksanakan. Selain itu, Ia juga memperkenalkan bagaimana mekanisme berlangsungnya rapat, mulai dari waktu rapat, hingga sampai proses pengambilan keputusan yang dilakukan di DPR yang semuanya ada dalam tata tertib dan undang-undang.

“Mahasiswa juga terlihat cukup jeli da kritis, dilihat dari berbagai pertanyaan yang disampaikan, Termasuk keingintahuan mereka bagaimana pelaksanaan penyampaian aspirasi masyarakat selama ini, sebelum dibentuk badan aspirasi masyarakat yang notabene menjadi salah satu badan baru di alat kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI. Ini tentu menunjukjan bagaimana selama ini mahasiswa peduli kepada DPR RI dan masyarakat luas,” jelasnya.  

Tidak lupa, Supri juga menjelaskan pemanfaat teknologi informasi yang selama ini dilakukan DPR RI sebagai bagian menuju Parlemen Modern. Itu bisa dilihat dari penyampaian materi-materi sidang yang sudah berbasis digitalisasi. Bahkan program kerja di DPR juga berbasis digitalisasi. Hal ini tentu memudahkan pola kordinasi dan komunikasi antara Anggota DPR RI dengan Setjen DPR RI sebagai supporting system. (ayu/aha)